PKI NO DAN NKRI HARGA MATI, JIKA BERPIHAK MAKA ANDA ADALAH PKI

Sharing is caring!

Kasus Palu dan Arit di Kota Singkawang memang diakui menjadi konsumsi masyarakat Singkawang, bukan tanpa alasan, kasus ini melibatkan beberapa Tokoh Politik dan Tokoh Masyarakat tertentu di Kota Singkawang. Baru-baru ini kita dengar bahwa kasus ini dihentikan dengan alasan bahwa Kalender bukanlah hal yang dilarang untuk di Impor. Initinya kasus ini selesai dengan pernyataan bahwa Kalender bukanlah barang yang haram untuk masuk ke Indonesia.

Baiklah kita akan membahas hal ini secara detail dan mendalam dari sisi hukum yang berlaku di Negara Republik ini. Sebagai Referensi Hukum saya menggunakan TAP MPR No. XXV Tahun 1966 yang berbunyi “Setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut, dilarang.” Dan sangat jelas dalam TAP MPR ini dilarang kegiatan Menyebarkan atau mengembangkan paham PKI dalam SEGALA BENTUK. Segala bentuk disini telah menggugurkan bahwa semua barang boleh di Impor kecuali barang-barang yang memuat propaganda-propaganda PKI.

Kalender sangat boleh diimpor karena sesuai dengan Undang-undang Impor Ekspor Barang, tapi Kalender yang memuat Logo PKI ini menjadi barang legal karena berdasarkan TAP MPR sudah sangat jelas bahwa kegiatan menyebarkan dalam segala bentuk, Apakah Kalender ini bukan suatu dari bentuk.

Sekarang kita membahas tentang pelanggaran Pidana dalam kasus ini. Sebagai dasar hukum saya menggunakan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 perubahan dari KUHP pasal 107 dimana berbunyi  :

Pasal 1
Menambah 6 (enam) ketentuan baru di antara Pasal 107 dan Pasal 108 Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang dijadikan Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 107 a
Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mcngembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisine dalam segala bentuk dan perwujudannya dipidana dcngan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Sangat jelas sekali bahwa Siapa saja dengan sengaja menyebarkan melalui media apapun ajaran ini dalam segala bentuk dan perwujudannya dipidana dengan ancaman penjara. Kenapa kasus ini menjadi begitu biasa saja padahal dalam Undang-undang ini sudah sangat jelas melepaskan bentuk dan wujud apapun semua yang bersifat menyebarkan akan dikenakan sanksi Pidana, namun kenapa kasus ini menjadikan dasar pertimbangkan Barang Impor yang dibolehkan atau menggunakan bentuk dasar Kalender sebagai barang yang boleh masuk ke Indonesia

Belum puas dan cukup saya mencoba menelanjangi para ahli yang menggunakan dasar ini sebagai pertimbangan Hukum. Pertama kekuatan Hukum yang digunakan apakah Hukum Dasar atau Hukum turunan dari Hukum diatasnya atau hanya sebatas memberi penilaian terhadap nilai atau bentuk dari barang tanpa memandang isi/kandungan/konten dan muatan dari barang.

Selanjutnya saya mencoba menyampaikan Informasi bahwa sesuai dengan Permendag No.44/M-dag/PER/7/2012. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendag 44/2012, Menteri Perdagangan menetapkan barang-barang yang dilarang untuk diekspor dengan alasan:
a.    mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat;

Apakah Kalender ini mengancam keamanan Nasional ? Jawaban memang tidak. Kalender adalah bentuk utama dari suatu barang, kalender memuat informasi-infomasi dan gambar-gambar dan seyogyanya semua harus disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia.

Terakhir terkait dengan kasus ini sehingga dianggap tidak bisa dinaikan ke proses selanjutanya adalah Permendag 54/2009 Pasal 7 ayat (2) ditetapkan bahwa barang Impor harus mengandung Unsur perlindungan Keamanan.

Pertanyaan saya kepada Saksi Ahli dan Praktisi Hukum : Besok saya akan impor Kalnder dengan Konten Gambar Porno didalamnya dan saya minta dengan Hormat pendapat anda sehingga Kalender dengan konten Pornografi dan kalender dengan Palu Arit ini adalah 2 perbedaan yang mendasar dalam Undang-Undang yang berlaku di NKRI.

Saya Quote Pernyataan Mantan kapolri Badrodin Haitu tentang PKI : “Sehingga masyarakat harus paham, itu tidak bisa seenaknya saja (menggunakan lambang palu arit)”.

Views All Time
190
Views Today
1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *