PILKADA SERENTAK, POLITISI JAKARTA PANEN RAYA?

Sharing is caring!

Saya itu bukan pengamat hukum. Saya hanya seorang pengharap dungu yang masih percaya bahwa pilkada langsung bisa memberikan celah masuk bagi angin perubahan dalam proses pengelolaan sumber daya ekonomi dan politik di daerah. Makanya saya selalu terpancing untuk turut serta terlibat dalam proses pilkada yang terjadi di Kalbar. Hahaaa.

Tapi ternyata saya itu benar-benar dungu katena masih terus terpancing melibatkan diri dalam perhelatan politik itu. Padahal berdasarkan pengalaman, proses pilkada yang menjadi buah reformasi ini tak pernah menghasilkan apapun bagi kemaslahatan negeri.

Lalu saya enggan terlibat lagi. Saya lebih banyak fokus ke bisnis dan pengembangan pendidikan masyarakat. Tak terlalu lama sekitar 4 tahunan.

Lalu ada fenomena pilkada serentak. Tak tau kenapa saya terpancing lagi untuk terlibat. Hehee. Dasar dungu!

Dua bulan belakangan mulai lagi saya aktif berjumpa dengan berbagai tokoh politik di daerah. Saya juga mulai aktif megamati proses pilkada yang terjadi. Nggak kapok-kapok! Hahaa.

Padahal selama 4 tahun melakukan renungan, saya itu sudah yakin bahwa reformasi politik itu tidak pernah terjadi dengan seungguh-sungguh di republik ini. Tapi masih saja terpancing untuk percaya. Tapi ya namanya juga usaha, xixixi.

Yaa karena sudah aktif berjumpa untuk tukar gagasan, proses selanjutnyapun sudah bisa ditebak, Sayapun terlibat dalam aktivitas politik. Aktivitas perdana saya setelah sekian tahun “membenci” pilkada itu dilakukan di Singkawang.

Bersama beberapa rekan seperjuangan, saya dan kawan-kawan memupuk kepercayaan terhadap proses pilkada serentak ini. Pilkada serentak ini akan mampu mendorong perubahan yang serentak pula. Begitu kira-kira keyakinan yang dibangun.

Kamipun melakukan aktivitas politik. Kami tak menyebutnya sebagai tim sukses. Karena tim sukses sudah tak layak lagi disematkan pada generasi kami yang punya berbagai insturment sosial dan komunikasi mutakhir. Hahaa gaya.

Proses politik lalu berjalan selama kira-kira 6 pekan. Selama 6 pekan itulah lalu munculan keanehan-keanehan yang tak pernah saya temui dalam proses pilkada pada periode-periode sebelumnya.

Keanehan yang paling utama adalah begitu besarnya peran pengurus partai politik pusat (Jakarta) dalam menentukan balon kepala daerah. Tampak jelas para kandidat tampak begitu sibuk bolak-balik ke Jakarta. Katanya menemui orang-orang DPP.

Walaupun aneh, saya tak meresponnya. Kami lebih sibuk untuk melakukan komunikasi sosial politik di daerah. Lalu munculah berbagai gejala yang semakin memperkuat bukti dugaan itu.

Ada yang tak pernah melakukan komunikasi dengan elit parpol di tingkat Kota atau provinsi lalu tba-tiba mengantongi rekomendasi dari pusat. Ada yang enggan berinteraksi ke elit parpol di daerah lalu tiba-tiba ada perintah dari pusat untuk mengurus kandidat yang telah sowan pada orang-orang pusat. Yang di daerah jadi sungkan menolak lalu terpaksa menerima tekanan pusat. Ada pula yang telah habis-habisan harta benda dan moral untuk melakukan lobby politik dengan pejabat parpol di daerah, eh pada saat tiba waktunya orang-orang pusat mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan proses politik yang telah dilakukan di daerah.

Seluruh fenomena itu tampak dengan sangat jelas dalam proses penentuan bakal calon kepala daerah dalam pilkada Kota Singkawang. Saya melihat keanehan itu. Lalu saya coba chroscheck dengan melakukan pengamatan lebih intens. Saya ingin mendapatkan jawaban apakah hal seperti itu terjadi didaerah lain.

Ternyata jawaban iya. Fenomena yang kurang lebih sama juga terjadi dalam proses penentuan balon kepala daerah di Kabupaten Landak. Terenggggg!

Saya penasaran untuk mempelajari duduk persoalannya. Saya hanya bisa mengajukan hipotesis bahwa telah terjadi proses delegitimasi atas semangat otonomi daerah. Namun karena kesibukan dalam urusan bisnis, saya tak punya waktu untuk membuktikan hipotesis itu.

Nah, sekarang baru sempat. Saya punya sedikit waktu untuk menguji hipotesis saya itu. Kesimpulannya, telah terjadi penarikan paksa proses politik di daerah oleh elit politik pusat. Basis kajiannya adalah telah terjadi perubahan pengaturan dalam proses pencalonan kepala daerah antara saat ini dan periode sebelumnya.

Pilkada pada masa-masa awal berbasis aturan dari Perpu No 1 Tahun 2014, sedangkan sekarang ini berbasis UU No 8 Tahun 2015. Perbedaan mencoloknya ada di pasal 42. Intinya perpu tahun 2014 itu mensyaratkan SK pengurus parpol tingkat provinsi/ kabupaten/kota untuk menetapkan balon kepala daerah. Sedangkan UU No 8 menambahkan keharusan untuk melampirkan SK persetujuan dari pengurus parpol di pusat terhadap calon yang diajukan. Lalu dampaknya apa?

Dampaknya adalah dalam proses pilkada sebelumnya proses politik dominan terjadi di daerah, kini dominan terjadi di Jakarta. Transaksi ekonomi yang “biasanya” terjadi di daerah, kini dominan terjadi di Jakarta. Dampak lanjutannya adalah biaya untuk mengurus proses pencalonan itu menjadi membengkak, yang kemudian menyisihkan kandidat paling kaya dan paling kuat koneksinya dengan pusat saja yang bisa mencalonkan diri.

Saya menduga, menduga lho yaa…bukan menuduh, peraturan ini dibuat agar orang-orang pusat bisa mendapatkan dana yang besar dalam sebuah proses politik serentak yang terjadi di Indonesia. Kepentingannya tak sekedar pengaruh politis yang bersifat sentralis, tapi juga keuntungan ekonomis atas transaksi politik yang bakal terjadi. Orang-orang di Jakarta itu kan paling hebat untuk urusan itungan-itungan kayak gini. Hahaa.

Jumlahnya begitu besarnya. Dari sebuah gosip politik yang saya dengar, gosip lho yaa bukan fakta, seorang politisi menyebutkan angka 250 juta per satu kursi untuk mensuplai orang pusat agar memberikan rekomendasi kepada seorang kandidat. Jika satu buah perahu isinya 6 kursi, berarti terjadi transaksi haram yang dibenarkan oleh etika politik kekinian (hihiii), sebesar Rp 1,5 M. Jika tiap Kabupaten Kota ada 3 paslon yang mengurus surat persetujuan di setiap daerah maka jumlahnya RP 4,5 M. dan Jika pada tahun 2017-2018 ini ada 200 pilkada serentak, maka potensi nilai transaksinya adalah Rp 900 Milyar.

Asik! ga modal! Modal kertas doang dapat uang ratusan milyar. Enak banget yak!

Uang sebanyak itu mengalir dari daerah untuk orang-orang di pusat sana. Sungguh sebuah nilai yang fantastis.

Dan sepertinya “orang-orang” pusat sedang bersiap berpesta pora untuk mensyukuri panen raya dari proses pilkada serentak ini. Sebuah panen yang sejatinya telah merusak semangat otonomi daerah. Wallahualam!

Pontianak, 22 September 2016
Beni Sulastiyo (koordinator Kelompok Diskusi Era Baru)

Views All Time
223
Views Today
1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *