FORDEB, Lawan Kekuatan Jahat  Sistem Politik

Sharing is caring!

PONTIANAK. Kerinduan bertemu antar lintas generasi menanggapi situasi terkini di tingkat nasional yang merembet ke daerah, terjawab dalam diskusi yang digelar Forum Diskusi Era Baru (FORDEB) di Kedai Wak Somet Jalan Wak Dalek, Selasa (24/01/2017). Diskusi menghasilkan beberapa agenda untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari solusi.

“Persoalan di tingkat lokal atau daerah tidak terlepas dari grand scenario yang dikendalikan pusat, dan daerah selalu menjadi korban, siapa pun yang memimpin negeri ini,” kata Beni Sulastyo, mantan aktivis 98, sekarang Koordinator Serikat Wirausahawan Muda Indonesia (Swadesi) yang menjadi narasumber dalam diskus FORDEB bertajuk “Membaca Indonesia: Arus Perubahan, Dinamika Sosial-Politik dan Sikap Juang Generasi Muda Indonesia”.

Hadir juga narasumber dari elemen lain yang dipandu moderator analis politik alumni Iowa Amerika Serikat, Ireng Maulana MA, aktivis lingkungan hidup Hermayani Putera, mantan aktivis paska 98/JMKB Deman Huri Agustira, aktivis 98/Solmadapar 90 M Lutharif alias Anong, mantan aktivis 98/penggiat pers R. Rido Ibnu Syahrie, mantan aktivis paska 98/mantan aktivis HMI Budi Rahman, Aktivis FPI/Mantan Sekjen FPI Kalbar Hendri Hafidz, Presma Untan Kamarullah, dan penggiat sosial Budiman Very.

Peserta diskusi yang hadir mewakili dari beberapa generasi angkatan 70, 80 dan 90. Bahkan turut hadir dari pihak akademisi Dr. Edy R Yacoub. “Diskusi seperti ini sudah lama tidak dilakukan dengan menggabungkan beberapa generasi. Di tengah carut marut kondisi Negara saat ini kita seolah apatis. Sudah selayaknya kita di tingkat lokal mengambil peran untuk melakukan perubahan,” kata Rido.

Menurut Rido, dalam konstelasi nasional saat ini secara ekonomi Indonesia tengah terpuruk dengan beban utang yang luar biasa tembus Rp 4000 triliun. Jika diasumsikan dengan kemunculan bayi yang lahir di Indonesia dianggap menanggung utang Rp 18 Juta. Belum lagi soal pengelolaan sumber daya alam yang telah lama dirampok.

“Ini musibah karena setiap bayi lahir sudah menanggung utang. Nah, apa peran kita di daerah. Saya menyarankan agar kita mampu membuat tatanan baru, misalnya dalam suksesi kepemimpinan di daerah,” papar Rido.

Dijelaskannya, apapun yang terjadi di negeri ini tidak bisa terlepas dari tanggungjawab partai politik yang dianggap gagal dan lebih mengedepankan praktek politik yang transaksional tanpa memikirkan generasi. Bayangkan saja, seorang calon kepala daerah yang tidak memiliki kompetensi dan akseptabilitas sekalipun bisa maju mencalonkan hanya karena memiliki finansial kuat. “Apa salahnya jika kita intens memunculkan calon independen,” katanya.

Deman Huri Gustira memaparkan sejarah pergerakan mahasiswa yang mengusung beberapa agenda diantaranya mengkritisi penegakkan hukum, hak asasi manusia, gerakan civil society dan ekonomi. “Dari dulu sampai sekarang Indonesia belu bisa melepaskan dari bisnis kartel yang dikuasi oleh para mafia di bidang ekonomi,” ujarnya.

Lain halnya Hermayani Putera yang mengupas tentang mengecilnya peran pemerintah dan liberalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA). Kondisi saat ini sudah masuk kategori pembiaran otoritas dalam pengelolaan SDA yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. “Keputusan-keputusan dalam pengelolaan SDA lebih banyak hanya memfasilitasi kepentingan pemilik modal yang lapar lahan dan eksploitatif. Situasi ini harus diakhiri,” tegas Herma.

Menurut pemilik panggilan Herma ini, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendesak agar agenda keberpihakan dalam pengelolaan dan pelestarian SDA ini bisa dikawal oleh para politisi, jurnalis, akademisi, mahasiswa dan LSM, bahkan di kalangan rekan-rekan birokrat sekalipun.

“Agar semuanya bisa menjadi gerakan sosial politik yang massif, saya menawarkan perlu dibentuknya semacam kaukus pada beberapa kelompok ini sehingga mampu menjadi kelompok penekan sekaligus kelompok kepentingan yang efektif,” pungkas Herma.

Sementara itu, Hendri Hafidz, Aktivis Front Pembela Islam (FPI) mengharapkan kritik terhadap berlangsungnya pemerintahan sebagai sebuah semangat perlawanan yang dilakukan dan harus berkontribusi kepada kesadaran persatuan nasional. “Aksi yang dilakukan oleh FPI adalah bentuk kecintaan kepada Negara,” ujar Hendri.

Narasumber lain, Budiman Very justru menyoroti  kondisi sekarang kebanyakan dari masyarakat yang terbuai dengan hasil-hasil pembangunan yang hanya diklaim sukses. Sebagai contoh, Pemkot Pontianak telah berhasil melakukan tugas dan fungsinya. Tetapi apakah kita merasakan apa yang orang lain rasakan, ketika ada warga kota ini yang terbaring sakit di tempat tidur, tidak ada kehadiran pemerintah, ketika kita melihat ada masyarakat yang sampai tidak sekolah.

“Demikian pula ketika kita melihat pada bulan juli ada masyarakat yang menggadaikan barangnya untuk melanjutkan pendidikan anaknya, ketika ada masyarakat yang mengemis sekantong darah di kota yang katanya berhasil. “Kalau hanya mikir untuk kepentingan sendiri, apa guna anda hidup dan merasakan keberhasilan ini,” kata Very mencontohkan.

Beni Sulastiyo yang akrab disapa Bung Ben menegaskan, watak negara hari ini tak mengalami kemajuan sejak runtuhnya rezim Orde Baru. Negara hingga hari ini masih berwatak kapitalistik dimana seluruh aktivitas kekuasaan dipergunakan bukan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi untuk memenuhi kantong-kantong para pemilik modal.

“Coba perhatikan, Indonesia masih mengimpor 29 bahan pangan. Ini menunjukkan bahwa seluruh penguasa baik zaman SBY maupun era Jokowi tak berpihak pada petani. Silahkan perhatikan juga siapa yang saat ini menguasai tanah dan sumber daya alam kita. Hampir 90% dikuasai sebagian kecil orang,” ujarnya bersemangat.

Bung Ben juga menambahkan, sejak era orde baru hingga saat ini, negara masih mempertahankan ketergantungan terhadap modal asing. Ketergantungan terhadap negara kapitalistik ini seringkali menjerumuskan watak Negara yang lebih pro kepada kepentingan pemilik modal dibanding rakyat sendiri.

Ia juga menyoroti tentang tertularnya watak kapitalistik ini ke hampir semua partai politik. Hampir semua partai politik di Indonesia saat ini dikuasai oleh pemilik modal. Para pemilik modal ini menjadikan patron sebagai instrumen untuk memperjuangkan kepentingan bisnisnya ketimbang memperjuangkan aspirasi rakyat. Maka tak heran jika mereka tak menganggap penting pengkaderan, mereka tidak menganggap penting pendidikan politik dan kewarganegaraan.

Imbasnya ke daerah adalah hampir semua parpol tak mampu menghasilkan kepemimpinan daerah yang kuat dan cerdas. Para calon kepala daerah yang ditawarkan oleh parpol adalah hasil dari politik transaksional. Kondisi ini harus dipahami oleh segenap generasi muda. “Jangan sampai kita salah membaca kondisi lalu bertarung antara pendukung capres A pendukung capres B padahal keduanya berwatak sama. Jangan sampai kita mendukung calon kepala daerah A dan menolak calon kepala daerah B padahal keduanya sama buruknya. Energi kita tak boleh habis dengan upaya penipuan-penipuan yang terus-menerus terjadi,” tegasnya.

Dayat dari Solmadapar mendukung pentingnya konsolidasi di kalangan kaum muda. “Kami dari elemen mahasiswa harus memastikan agar gerakan mahasiswa hari ini mampu melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh gerakan mahasiswa sebelumnya, khususnya Angkatan 1998 yang melahirkan Gerakan Reformasi. Untuk itu, kami akan mengundang para mantan aktivis untuk mau berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada kami di kampus,” tegas Dayat.

Semua peserta Diskusi FORDEB sepakat agar semangat dan alur diskusi ini perlu terus berlanjut dengan dibentuknya beberapa kaukus di setiap elemen dan pergerakan sebagai arus besar perubahan.(*)

 

 

Views All Time
5556
Views Today
1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *