Adang Ditendang, Golkar Kalbar Terpuruk

Sharing is caring!

Penghancuran sistematis terhadap Partai Golkar semakin terbukti setelah kekuatan ekternal yang menghantam. Giliran konflik internal yang terus berlanjut di setiap tingkatan akibat praktik tangan besi yang dilakukan DPP meski harus menghantam AD/ART Parpol.

Selain di Sulawesi Selatan, jambi dan daerah lainnya, DPD Provinsi Golkar Kalimantan Barat juga dilanda kisruh berkepanjangan akibat estafeta kepemimpinan yang dipaksakan berjalan tanpa merapkan asas demokratisasi. Pasca Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar yang batal dialaksanakan usai scorsing lima bulan lalu, tiba-tiba saja muncul Surat Keputusan (SK) pengangkatan pengurus baru yang dibahas dalam pleno, Rabu (25/1/2016).

Musda IX tak kunjung dilaksanakan, tetapi pengurus lama pimpinan Morkes Effendi dengan sekretarisnya Adang Gunawan divakumkan, hanya lantaran DPP merestui keinginan Ria Norsan (RN) menjadi Ketua DPD Golkar Kalbar. Keinginan ini tidak terlepas dari ambisi RN yang hendak melaju menjadi calon Gubernur Kalbar pada perhelatan Pilgun 2018.

“Kami mendukung Ria Norsan kalau mau mencalonkan diri menjadi gubernur Kalbar, tetapi jangan menggunakan cara seperti ini dengan mengobok-obok partai. Tindakan seperti ini arogan dan tidak terpuji. Tak perlu sampai paranoid lah sampai partai pecah belah,” kata Ir H Werry Syahrial, Pengurus DPD Golkar Kalimantan Barat.

Pernyataan Werry tersebut setelah mengetahui keluarnya Surat Keputusan (SK), Rabu (25/01/2017)  yang menempatkan Maman Abdurahman sebagai Plt Ketua DPD Golkar Kalimantan Barat yang sebelumnya ditempati oleh Idrus Marham, Sekjen DPP Gokar, sebagai bentuk pengambilalihan oleh pusat. Pada posisi Ketua Harian ditempati RN yang juga Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD II Golkar Kabupaten Mempawah, dan Ir H Prabasa Anantatur MH sebagai sekretaris. Sedangkan Adang Gunawan yang sebelumnya menempati posisi sekretaris, namanya langsung hilang dan tidak tercantum dalam kepengurusan versi DPP.

Menurut Werry, hanya dalam hitungan empat bulan sudah dikeluarkan dua kali SK Plt Ketua tanpa pleno. Tindakan-tindakan yang tidak sesuai mekanisme ini menjadi preseden buruk bagi Golkar sebagai partai politik yang awalnya mumpuni sehingga partai politik lainnya meniru langkah-langkah Golkar. “Sekarang malah pelan-pelan Golkar hancur dan terjadi banyak kemunduran kemunduran. Jika tidak segera diselamatkan, maka Golkar akan terpuruk. Hal serupa juga terjadi di banyak DPD se Indonesia antara lain Sulawesi Selatan, Jambi, Lampung dan daerah lain,” papar Werry yang juga sesepuh Lemkari Kalbar ini.

Menyikapi kesewenangan DPP ini, mayoritas DPD Golkar Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat melakukan perlawanan sesuai mekanisme, diantaranya melalui saluran Mahkamah Partai. Tindakan DPP seperti ini bukan kali pertama, melainkan banyak masalah lainnya terkait penentuan calon-calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar. Semuanya berakhir dan dipangkas oleh DPP tanpa mempertimbangkan aspirasi dan mekanisme yang telah dilakukan secara hirarkis dan berjenjang oleh DPD Kabupaten/Kota dan DPD Provinsi.

Sebelumnya diberitakan, RN yang masih aktif sebagai Bupati Mempawah disebut-sebut berhasrat kuat menuju kursi Gubernur Kalbar 2018. Upaya intens dilakukannya dengan cara lobi ke DPP, hingga beberapa saat usai pembukaan Musda beredar instruksi terselubung dari Sekjen DPP Golkar Idrus Marham agar Ketua DPD I Golkar Kalbar dipegang oleh seorang bupati aktif.

Sikap DPP ini memicu kemarahan dari seluruh kader dan fungsionaris yang selalu berpedoman kepada AD/ART dan lazim menggelar Musda di berbagai tingkatan secara demokratis. Gedung Zamrud di Jalan Ahmad Yani Pontianak tempat pelaksanaan Musda, kemudian disegel oleh Firman Muntaco, pentolan DPD II Kabupaten Melawi. Penyegelan dimaksudkan agar DPP tidak mengintervensi proses Musda menggunakan tangan-tangan setannya.(*)

Views All Time
15540
Views Today
2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *