Pilih Gusur SD 01 atau Hotel Neo

Sharing is caring!

Banyak masyarakat yang tergugah dengan rencana Pemkot Pontianak untuk pembangunan gedung parkir yang menggunakan lahan SDN 01 Pontianak di Jalan Letjend Suprapto, Benua Melayu Darat. SDN 01 dekat dengan persimpangan Jalan Gajah Mada sebagai Central Business District (CBD) atau pusat bisnis Kota Pontianak

Kekhawatiran masyarakat itu wajar saja mengingat keberadaan SD ini secara historis telah terbangun sejak 1982 dengan luas tanah sekitar 292,25 meter persegi dan luas bangunan 274,5 meter persegi. Status tanahnya milik Pemkot. Dengan sejarah itu terdapat nilai romantisme warga. Namun jika dikaji lebih mendalam, rasa khawatir sesungguhnya disebabkan ketimpangan pembangunan, dimana bangunan atau fasilitas bernilai ekonomi lebih tinggi mendapatkan kemudahan dalam perijinan dan pembangunan, namun tidak demikian halnya fasilitas umum atau publik yang diperlukan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah.

Padahal sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat sesuai amanat UUD 45. Kawasan Jalan Gajah Mada, secara historis merupakan pusat kota yang berkembang tahun 1960-an sebagai pengembangan dari kawasan Jalan Tanjungpura yang sudah tidak mampu mengatasi perkembangan kota saat itu, dimana kawasan Gajah Mada ini didominasi masyarakat Tionghoa yang mempunyai kebiasaan sebagai pedagang.

Seiring budaya masyarakat yang memerlukan tempat berkumpul sambil berdagang, terbentuklah warung kopi sepanjang jalan ini. Dengan semakin banyaknya masyarakat berkumpul maka semakin banyak juga fasilitas perdagangan dan jasa yang tumbuh, sehingga semakin banyak ruang yang digunakan untuk bangunan. Beberapa masalah secara fisik yang dihadapi oleh Kawasan Gajah Mada ini antara lain tingkat kepadatan bangunan sangat tinggi dan berakibat terhadap sistem sanitasi perumahan dan permukiman (perkim) sangat buruk, hal ini dapat dilihat dengan buruknya air buangan rumah tangga yang menimbulkan bau tidak sedap pada saat-saat tertentu.

Masalah lainnya, sebagai sebuah kawasan Mix Used (fungsi campuran) belum ada peraturan yang memisahkan antara fungsi perkim, perdagangan, jasa maupun fasilitas publik lainnya, sehingga kawasan perkim yang berada dibelakang toko antara Jalan Gajah Mada dan Tanjungpura dapat dikategorikan sebagai Perkim Squatters atau Liar (Squatters adalah suatu bagian wilayah atau bagian bangunan yang diganggu/ditempati tanpa ijin dari pemiliknya).

Selain itu, desakan dari fasilitas yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti toko, cafe, rumah makan dan hotel mengakibatkan hilangnya utilitas publik, atau dengan kata lain pemerintah telah mengorbankan utilitas publik untuk kepentingan ekonomi. Diantaranya adalah parit Gajah Mada sebagai jaringan drainase kota sudah tidak berfungsi sebagai jaringan tadah hujan. Sekarang telah berfungsi sebagai jaringan pembuangan limbah rumah tangga. Selain itu, kebijakan pemerintah juga telah mengorbankan hak untuk pejalan kaki dan tumbuhan atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) sepanjang jalan tersebut, guna mengatasi jumlah kendaraan yang parkir dan melintas.

Persoalan lainnya adalah, sekitar 10 tahun yang lalu seiring wacana Pontianak Metropolitan Area (PMA) sudah disampaikan juga kondisi koridor jalan Gajah Mada ini memerlukan ruang atau kantong parkir guna menampung kendaraan penghuni permukiman dan pengunjung, dimana jalan ini memerlukan minimal dua kantong parkir yang dibutuhkan untuk mengurangi keramaian, dan memberikan ruang untuk pejalan kaki.

 

Kembali ke kondisi SDN 01 Pontianak yang harus dikorbankan untuk pembuatan gedung parkir, dengan pertimbangan Pemkot yang menyatakan lahan sekolah tersebut sudah tidak layak karena dekat dengan CBD, ini terkesan membingungkan. Sebab, di dekat lokasi SD tersebut justru terdapat fasilitas pendidikan swasta yang diperbolehkan untuk beroperasi. Jika kebijakan Pemkot menyatakan seluruh fasilitas pendidikan tidak layak  berada di koridor jalan Gajah Mada ini, maka sebaiknya pemerintah membuat regulasi yang berlaku umum untuk seluruh fasilitas pendidikan disekitarnya.

Kondisi sekitar sekolah ini diperparah juga dengan keberadaan Hotel Neo yang sedang dalam tahap kontruksi, ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh pembangunan hotel ini antara lain, secara regulasi, jarak hotel ke jalan yang relatif dekat sehingga menghalangi pandangan kendaraan di daerah persimpangan, termasuk juga terhadap koefesien dasar bangunan (KDB) yang terlalu besar (diatas 80%).

Kelemahan regulasi ini dikarenakan belum adanya kebijakan ruang secara detail dan teknis. Misalnya dinyatakan dalam regulasi adalah perdagangan, namun tidak menyebutkan skala dan jenis perdagangan (kecil, menengah atau besar), sehingga bisa dijadikan alat untuk memperoleh perijinan. Dalam kondisi tertentu, sebuah bangunan bisa saja keluar dari regulasi yang ditetapkan, asal telah dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kota Pontianak, sehingga dalam kasus Hotel Neo ini perlu dikaji lagi regulasi tata ruang kota dan TABG yang merekomendasikan terhadap penerbitan ijin.

Secara sosial, keberadaan Hotel Neo yang bersebelahan dengan fasilitas pendidikan berdampak psikologis bagi siswa yang mengikuti pendidikan, karena sebagian besar siswa cenderung mengikuti apa yang dilihat atau didengar di sekitarnya, dan dalam hal ini ruang bermain mereka bersebelahan dengan Hotel. Ruang hijau juga akan hilang ketika direalisasikan pembangunan gedung parkir. Tingkat kepanasan akan bertambah.

 

Solusi Alternatif

Pembangunan Gedung Parkir yang mengorbankan SDN 01 bukanlah satu-satunya solusi yang bisa dijadikan sebagai alat pembenaran, masih banyak solusi yang bisa ditawarkan sehingga mengurangi dampak lingkungan dan sosial. Solusi itu antara lain menutup satu jalur jalan di kawasan Gajah Mada untuk difungsikan menjadi parkir, pedestrian, dan revitalisasi parit-parit yang telah ditutup. Dengan demikian kebijakan Pemkot yang menginginkan koridor ini sebagai kawasan wisata dapat terwujud, bukan hanya slogan atau simbol pembangunan.

Solusi alternatif lainnya, pembangunan gedung parkir dapat dikombinasikan dengan Pasar Flamboyan yang berada di sepanjang jalan ini. Toko diletakkan di lantai dasar dan bagian lantai diatasnya digunakan sebagai gedung parkir. Pemkot perlu mempertegas aturan terhadap fasilitas perdagangan dan jasa sepanjang jalan Gajah Mada untuk melengkapi ruang parkir minimal 50% dari pengunjung, sehingga jalan dan parit tidak dijadikan sebagai lahan parkir. Pemkot juga perlu mempertimbangkan regulasi dan penerapan Vertical Garden (Taman Vertikal) pada bangunan tinggi untuk mendapatkan koefesien RTH, sehingga dapat mengurangi panas sepanjang koridor jalan. Penataan dan pembatasan perkim yang terdapat sekitar kawasan Gajah Mada ini, dengan memberi ruang antara (seperti taman), sehingga bisa memisahkan antara fungsi perkim dan perdagangan/jasa.*

 

Penulis: A. Roffi Faturrahman, (Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Daerah Kalbar, Dosen Politeknik Negeri Pontianak, Dosen Tamu Universitas Tanjungpura)

Views All Time
13380
Views Today
1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *