Walikota Diterjang Air PDAM

Sharing is caring!

Banyak orang mengidamkan menjadi pemimpin dan berkuasa. Padahal memikul amanah itu cukup berat. Baru disodorkan masalah air saja, belum becus. Mungkinkah tercapai target pemenuhan kualitas layanan publik?

Singkawang – Empat tahun sudah berlalu sejak Awang Ishak-Abdul Muthalib dilantik, Senin (17/12/2012) menjadi Walikota-Wakil Walikota Singkawang. Keduanya menyisakan satu tahun lebih lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin di kota tersebut.

Pasangan pemilik kemenangan 44.082 suara atau 45,50% pada Pilkada 2012 itu mendapat penilaian plus minus. Visi sebagai arah pencapaian tugas pasangan ini begitu bombastis yakni menciptakan Kota Singkawang yang aman, nyaman, maju dan sejahtera berbasis jasa perdagangan dan industri.

Semuanya memang memerlukan indikator untuk mengukur berhasil tidaknya sebuah program. Salah satunya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun. Pada tahun ketiga ini atau 2015, disebutkan dalam RPJMD sebagai tahun pembuktian kualitas kinerja pelayanan publik yang ditandai dengan pencapaian meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan, jasa dan agro industri.

Pada tahun ketiga ini juga diharuskan menguatnya sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi industri dan informasi pasar. Meningkatnya kesempatan kerja, pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan dan tersedianya pelayanan infrastruktur yang berdampak luas bagi pertumbuhan daerah.

Kondisi itu jika bicara konsep ideal. Tetapi yang tidak diinginkan publik adalah semuanya ‘hanya di atas kertas’ saja. Seperti halnya laporan pertanggungjawaban akhir jabatan nanti. Pilihannya hanya dua saja, jika terlaksana maka dianggap sebagai pemimpin amanah.

Sebaliknya, jika tidak maka seorang kepala daerah akan dicap sebagai pembohong alias menyia-nyiakan amanah. “Biarkan warga masyarakat yang menilai,” kata Ghanis Satyagraha, Pengamat Sosial yang juga Praktisi Hukum kepada Singkawang Times, akhir pekan lalu.
Menurutnya, di luar penilaian formal melalui DPRD sebagai wakil rakyat maka dapat pula terbukti nanti melalui Pilkada berikutnya. Baik dan tidaknya dalam melaksanakan amanah kepemimpinan serta hasil yang telah dicapai, tentu akan terjawab. Jika mereka mencalonkan diri kembali sebagai calon Kepala Daerah. Jika dapat kembali menduduki jabatan, artinya sosok tersebut layak dan pantas.

“Hal ini karena sosok Walikota-Wakil Walikota dipilih langsung oleh rakyat,” kata Ghanis seraya menjelaskan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang saat ini tentu mempunyai keunggulan atau kelebihan dan juga sisi kelemahannya.

Ketua LSM Publik, Uray Albert, justru menilai secara konkrit dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Kondisi saat ini soal kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan, seperti halnya sekolah gratis, penyediaan sarana air dan ruas-ruas jalan.

Albert mengaku senantiasa memantau kinerja Pemkot Singkawang yang sudah melewati tiga tahun dari lima tahun yang harus diselesaikan. “Keberadaan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang saat ini, masih jauh dari apa yang diharapkan,” kata dia.

Lain halnya ungkapan M. Abdurahman, Ketua LSM Fatwa Langit Kota Singkawang. Ia tidak mau terburu-buru melakukan justifikasi. “Walikota dan Wakil Walikota sekarang ini secara umum kinerjanya sudah baik. Adapun masalah kebijakan yang berhubungan dengan skala prioritas pembangunan, sifatnya relatif. Tergantung sudut pandang masing-masing untuk menilai,” ujar Abdurahman.

Abdurrahman tampaknya belum membuka ‘fatwa langit’ RPJMD yang telah disusun. Terutama dalam hal isu-isu strategis yang seharusnya digarap cepat. Setidaknya terdapat 10 items antara lain rendahnya cakupan pelayanan air bersih, penanggulangan banjir yang belum terintegrasi, infrastruktur jalan jembatan masih rendah, akses pendidikan belum merata, pelayanan kesehatan, batas wilayah, birokrasi dan tata kelola pemerintah. Selain itu pelestarian dan pengendalian dampak lingkungan, kota wisata tetapi kunjungan wisatawan masih rendah, dan pengolahan hasil produksi pertanian yang belum optimal.

Tingkat layanan
Apakah dari 10 items tersebut sudah ada penyelesaiannya secara bertahap? Mulai dari satu persoalan yakni pelayanan air bersih. PDAM Gunung Poteng Kota Singkawang sebagai leading sector masih dihinggapi persoalan manajemen, kebocoran air, jangkauan pelayanan dan sejumlah kendala teknis dan non teknis. “Kami masih dihadapkan dengan kendala tingkat kebocoran hingga 50 persen,’ ujar Kristina Kilin, Direktur PDAM Kota Singkawang beberapa waktu lalu.

Kristina sejak ditunjuk memimpin PDAM pada tahun 2011 memang sudah ketiban sial dengan kompleksitas masalah di perusahaan daerah tersebut. Berawal sejak dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) untuk menelisik kebocoran jaringan PDAM, hingga kini tak kunjung menyelesaikan masalah. Hingga Maret 2015 ditemukan data 1679 sambungan ilegal hingga menyebabkan kerugian mencapai Rp12 Miliar.

“Kami menganggap walikota gagal mewujudkan janjinya dalam hal pemenuhan air bersih bagi warganya. Ibarat memasukkan air dalam drum bocor,” ungkap Deni Isnaeni, Humas PDAM Kota Singkawang kepada Singkawang Times, Sabtu (4/4/2015)

Deni memaparkan gamblang, saat itu ada penyertaan modal Rp1,5 Miliar untuk pemasangan jaringan tersier dan meteran gratis. Awalnya ada konsumen yang sudah tidak aktif, tiba-tiba mengalir. Sedangkan meteran lama yang terpasang tidak diputus. Termasuk pipa atau instalasi rapuh dan dampak pembangunan. Hingga Februari 2015 kehilangan air mencapai 50 persen.

“Mana Kabag, mana Kabid, semuanya tidur termasuk dewan pengawas yang diketuai Sekda Kota Singkawang,” ujar Deni seraya menyebutkan jumlah gaji yang diterima dewan pengawas justru tak sebanding kinerjanya.
Kebocoran masih saja berlanjut meski setiap bagian diminta menyiasati untuk menekan hal itu harus menjual 300 ribu kubik air perbulannya. Setelah dilakukan produksi, laporan kebocoran ternyata masih tinggi. “Karena tingkat kebocoran masih kuat maka konsumen hanya terlayani 40 persen saja,” kata Deni.

Sungguh miris! Dari sesumbar walikota untuk memenuhi sarana air bersih pada Pilkada sebelum dirinya terpilih sampai tiga tahun berjalan kepemimpinan, ternyata masih nol besar. Lihat saja dari jumlah penduduk Kota Singkawang yang mencapai 59 ribu KK, hanya terlayani 14 ribu saja alias setengahnya pun tidak.
Padahal jika ditinjau dari ketersediaan bahan baku air dan intake sudah lumayan terpenuhi.

Intake dari Semelagi memiliki debit air 160 liter perdetik untuk alternatif musim kemarau dan Seluang 10 liter perdetik. Untuk yang regular dari intake Hangmoi dengan debit 50-60 liter perdetik dalam kondisi hujan, Tirtayasa di atas 20 liter perdetik, dan Eria 50 liter perdetik pada musim kemarau. Belum lagi pada tahun ini akan dilaksanakan pembuatan bendungan senilai Rp40 Miliar bantuan dari pemerintah pusat untuk mendapatkan debit 150 liter perdetik dari Bukti Roban.

“Inilah salah satu potret kegagalan dalam pelayanan publik. Reservoir kurang dan lainnya adalah pembohongan publik. Hanya alasan perusahaan saja untuk menutupi kebobrokan. Luar biasa jika seribu lebih kubik air hilang dalam setiap bulan,” papar Deni yang mengasumsikan angka terkecil dengan hilangnya 1 kubik air dari 1679 pemakaian di luar kontrol PDAM. Apabila dinominalkan dengan hitungan satu sambungan hanya membayar denda administrasi Rp50 ribu saja, maka akan diperoleh angka Rp83,9 juta perbulannya. “Kondisi manajemen juga yang perlu diperbaiki. Kalau memang tidak ada solusi dan telanjur skala prioritas tak tercapai, maka lebih baik PDAM Singkawang diswastanisasi saja,” tegas Deni yang juga Ketua LSM G2 ini.

Ratusan miliar dikubur dalam tanah

Fokus rencana pembangunan Kota Singkawang 2013-2017, salahsatunya adalah penyediaan sarana air bersih sebagai dasar setiap warga. Namun dalam praktiknya terjadi tumpang tindih program. Padahal di dalam perencanaan telah tersusun rencana strategis (Renstra) berupa tahapan kebijakan pengembangan air bersih.

Diantaranya, optimalisasi air baku Sungai Bulan Singkawang Utara sebagai upaya penggalian sumber air baku yang kenyataannya belum tuntas dan terbentur persoalan teknis. Akibatnya daya dorong dari sumber pengolahan air baku tak mampu menerobos saluran pipa sampai jauh, sesuai target pencapaian.
M. Abdurahman, Ketua LSM Fatwa Langit Kota Singkawang berjanji akan membuka persoalan RPJMD Kota Singkawang terutama berkenaan pelayanan dasar masyarakat. Menurutnya, air bersih masih belum dapat mengalir ke perumahan warga yang tercatat sebagai pelanggan PDAM.

“Kalaupun mengalir, rata-rata pelanggan harus menggunakan mesin sedot air. Optimalisasi kapasitas terpasang, sebagai tahapan berikutnya, otomatis turut gagal berfungsi. Tetapi di lain sisi kegiatan pipanisasi tetap berjalan, tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan pengolahan sumber air baku,” kata pemilik sapaan Rahman ini kepada Singkawang Times, Senin (6/4/2015).

Hal ini, kata dia, belum lagi pada tingkat persoalan pipa terpasang yang kurang cocok, atau dipaksakan. Sehingga tidak sedikit pipa yang sudah terpasang dengan cara ditanam di dalam tanah, mengalami kebocoran. Teknis tanam dan pemasangan yang tidak standar juga turut memengaruhi bobroknya sistem pipanisasi di Kota Singkawang.

Padahal sumber dana yang digunakan, tak tanggung-tanggung. Untuk pendanaan 2013-2015 Pemkot Singkawang telah merencanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sungai Bulan dan kelengkapannya sebesar Rp55 M. Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi sebesar Rp45 M dan pengadaan dan pemasangan booster sebesar Rp14 M.

Optimalisasi air baku Sungai Bulan dan optimalisasi kapasitas terpasang, diyakini sebelumnya sangat ideal untuk menunjang skala prioritas visi misi Kota Singkawang sebagai kota pariwisata. Namun fakta yang terjadi, di masa mencapai tiga tahun berjalan Pemkot Singkawang saat ini, penyedian air bersih masih berjalan terseok-seok.

“Berbicara soal air bersih, pokok permasalahannya adalah sumber air, bukan pipanisasi. Heran mengapa PDAM lebih memprioritaskan jaringan pipanisasi daripada pembenahan sistem sumber air,” papar Rahman.
Sehingga, kata dia, terkesan selama ini dana triliunan rupiah yang dikeluarkan untuk pipanisasi, hanya dikubur di dalam tanah tanpa bisa langsung dirasakan manfaatnya karena airnya tidak ada. “Saran kami, benahi sumber airnya dulu, baru pendistribusiannya melalui jaringan pipanisasi secara bertahap,” ujarnya.

Dengan demikian, kata Rahman, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pipanisasi langsung bisa dirasakan mamfaatnya daripada duit tiliunan rupiah diendapkan di dalam tanah. “Kan lebih baik didepositokan saja,” katanya menyindir. (tim inv)

Views All Time
419
Views Today
2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *