Omong Kosong Pelabuhan dan Bandara Singkawang

Sharing is caring!

13 tahun berlalu sejak digagas untuk didirikan, namun gagal. Miliaran dana dihamburkan begitu saja selama tiga periode kekuasaan. Masyarakat disuguhi mimpi kosong pelabuhan dan bandar udara (Bandara)

Singkawang – Apa kabar Pelabuhan Laut dan Bandara di Kota Singkawang? Dua jenis infrastruktur ini selalu menjadi lapak jualan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang. Muncul pertama kali pada periode pertama Awang Ishak (2002-2007), berlanjut di masa Hasan Karman (2007-2012) dan sekarang kembali ke masa Awang (2012-207).

Faktanya terbengkalai dan sia-sia belaka. Terdapat dua proyek pembangunan pelabuhan laut, yakni Pelabuhan Kuala dan Pelabuhan Sedau. Begitu pula Bandara telah dua kali peletakan dengan lokasi berbeda-beda. Yang pertama di Sungai Rasau Singkawang Utara di era Awang Ishak (AI). Tercatat Rp3 Miliar lebih dana APBD Kota Singkawang untuk pengurusan awal hal ini. Kemudian pindah lokasi di Singkawang Selatan pada masa Hasan Karman (HK).

Setidaknya sejak di Singkawang Utara telah merogoh kocek untuk Pre Feasibility Study dan Feasibility Study (FS). Penentuan lokasi terbilang gegabah yang akhirnya berujung pada kendala teknis dan faktor alam jika harus berada di Singkawang Utara. Titik lokasi baru ditentukan di Jalan Penkam Kelurahan Pangmilang, dengan rencana landasan pacu berjarak sekitar 700 meter dari Pawon Tiga (batas alam antara Kelurahan Pangmilang dengan Desa Karimunting Kabupaten Bengkayang.

Hasil kerja HK terlihat dengan pembentukan tim. Berlanjut pada pembuatan FS dan rancangan masterplan yang disetujui Kementerian Perhubungan RI melalui pengeluaran SK pada 26 Oktober 2010.

Sampai HK mengakhiri tugasnya menyisakan kenangan dari proses panjang pendirian fasilitas penting itu. Lokasi Bandara Singkawang ditetapkan Menteri Perhubungan dengan keluarnya Kepmenhub Nomor KP 286 Tahun 2010. Buah manis perizinan ini dirasakan di masa AI menjabat dengan penandatanganan kesepakatan di Aula Mulawarman Kantor Kemenhhub, Jalan Merdeka Barat No 8, Selasa (18/2/2014).

Tetapi di tengah perjalanan kembali dihadang masalah. Sebagian lokasi lahan untuk Bandara tersebut tersangkut kasus hukum sertifikat gratis untuk warga dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN). Di Mayasofa 1.500 sertifikat, Pangmilang 234 sertifikat dan Sagatani 750 sertifikat.

Akiak menjadi pesakitan di pengadilan dengan modus seolah-olah warga yang menerima tanah lengkap dengan sertifikatnya, padahal tanah itu milik Akiak.
Sejak penetapan lokasi Bandara itu memang menjadi incaran makelar dengan asumsi nilai ekonomis tanah akan meningkat untuk pembebasan lahan Bandara. Sebab pihak kedua (Pemkot Singkawang) memiliki kewajiban menyediakan lahan secara bertahap sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan rencana induk Bandara.

Masalah lainnya, run away terganjal lintasan kabel listrik Saluran Utama Tegangan Tinggi (SUTT) Kadishubkominfo Singkawang yang kala itu dijabat Sumastro akan menyiapkan teknik modifikasi sistem kabel bawah tanah sepanjang sekitar 1,3 kilometer.
Demikian pula nasib Pelabuhan Kuala dan Sedau yang dibangun di masa AI terbengkalai di tengah jalan akibat hanya berorientasi proyek tanpa pertimbangan teknis mendalam. Contoh kecil soal sedimentasi di Kuala yang cukup tinggi. Dikeruk berulang-ulang pun tetap akan cepat dangkal. Wajar jika di masa HK tidak dilanjutkan atau terhenti sejak tahun 2009.

Lokasi baru di Sedau justru dibidik seiring perolehan dana adhoc Rp59 Miliar untuk membangun Kantor Walikota. Dana sebelumnya untuk membangun Pelabuhan Kuala yang gagal itu tidak pernah dikritisi.
Sedikitnya Rp10 Miliar telah dihabiskan, dan belum dipastikan berapa lagi yang digelontorkan tanpa transparansi. HK yang pernah ditanya kalangan media massa soal ini, dengan enteng menjawab, apabila ada temuan pembangunan Kuala, silakan diusut dan dilaporkan. Karuan saja karena pembangunan pelabuhan itu di zamannya AI.

 

Audit dulu

Sejumlah pihak menyatakan pesimis terhadap realisasi pembangunan Pelabuhan dan Bandara di Kota Singkawang sesuai peruntukan dan fungsinya. Pembangunan tersebut dinilai sebagai bentuk pemborosan keuangan daerah. Omong kosong bisa selesai dalam masa pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Awang Ishak-Abdul Mutalib saat ini.

Pengamat Sosial Kota Singkawang, Ghanis Setyagraha SH kepada Singkawang Times, (8/4/2015) memaparkan infrastruktur perhubungan itu sangat penting bagi Kota Singkawang. Tetapi harus ada audit terlebih dahulu atas penggunaan keuangan pada pembangunan Pelabuhan dan Bandara di Kota Singkawang.
Perlunya audit, kata Ghanis, sebagai bentuk evaluasi agar tidak kembali terjadi pembangunan-pembangunan yang tidak jelas. Kebiasaan lumrah yang terjadi pada penggunaan keuangan daerah/keuangan negara, biasa dianggap selesai hanya karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas setiap penggunaan APBD secara umum.

“Untuk memperdalam memerlukan audit investigatif dan bisa dijadikan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai keperluan atas kenyataan realisasi pembangunan-pembangunan tersebut,” tegas Ghanis ditemui di rumahnya di Jalan Veteran Singkawang Tengah.
Ia mengharapkan di masa berikutnya tidak ada lagi objek-objek strategis yang sebenarnya dapat menunjang kelangsungan warga masyarakat, justru hanya dijadikan lahan wacana dan lahan perencanaan yang bersifat fiktif.

Sebetulnya, sebelum pembangunan Pelabuhan dan Bandara itu dilaksanakan, telah cukup mendapat pertentangan dari kalangan aktivis karena khawatir akan mubazir. Gejala tidak serius dan tidak profesional terlihat dari penetapan lokasi. (rdo/azz)

Views All Time
4955
Views Today
3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *